Jurnal Edukatif Volume x Nomor x Tahun xxxx Halaman xx- xx
EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN
Research & Learning in Education
           https://edukatif.org/index.php/edukatif/index

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR
“KEBIJAKAN STANDAR PENGELOLAAN
DI SEKOLAH DASAR”

Feni Herlina1, Sufyarman Marsyidin2, Ahmad Subandi3
Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia1,2,3
e-mail :  feniherlina30@gmail.com, sufyarma1954@gmail.com, sabandi@fip.unp.ac.id

						Abstrak
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui kebijakan standar pengelolaan  pendidikan di SD. Metode kepustakaan (library research) digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini yaitu dengan mengkaji atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal serta dokumen lain yang dianggap relevan. Penelitian ini membahas tentang hal yang penting dalam pendidikan yaitu bagaimana bentuk penerapan kebijakan standar pengelolaan dalam pendidikan, dengan penyelenggaraan kebijakan standar pengelolaan sesuai dengan aturan maka dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama di SD. Standar pengelolaan  atau penerapan edukasi yaitu jenis membahas persiapan, tindak lanjut,dan monitoring kegiatan pendidikan ditingkat  pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau universal demi tercipta minimalisir dan tujuan tepat sasaran pendidikan. Pengelolaan pendidikan bagus akan mendapatkan kualitas pendidikan yang hebat dimana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan berakibatkan  harapan dari pengguna untuk bisa dilaksanakan dan pelanggan mempunyai harapandengan hasil yang kita inginkan.

Kata Kunci: Kebijakan Standar Pengelolaan ,Sekolah Dasar, Pendidikan 
Abstract
The purpose of this discussion is to find out the standard education management policies in elementary schools. The library research method is used as a research methodology in this study. Data collection techniques in this discussion is by reviewing or exploring several books, journals and other documents that are considered relevant. This research discusses the important thing in education, namely how the form of implementation of management standard policies in education, by implementing standard management policies in accordance with the rules, it can improve the quality of education, especially in elementary schools. Education management or application standards are types that discuss the preparation, follow-up, and monitoring of educational activities at the education, district / city, provincial, or universal level in order to create minimized and appropriate educational goals. Good education management will get great quality education where quality as a reference needs results in the expectations of users to be implemented and customers have expectations with the results we want.

Keywords: Management Standards Policy, Elementary Schools, Education.

@Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan FIP UPTT 2019
 Corresponding author :	
Address  : Padang	ISSN xxxx-xxxx (Media Cetak)
Email	: feniherlina30@gamail.com	ISSN xxxx-xxxx(Media Online)
Phone	: 0812612798677

PENDAHULUAN
Skema nasional atau yang biasa disembut standar nasional menjadi pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan agar dapat mewujudkan tujuan nasional dari negara Indonesia yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu delapan standar pendidikan berfungsi juga untuk menciptakan manusia yang cerdas yang memiliki karakter baik dan mampu bersaing dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu dari bagian skema tersebut adalah standar penerapan berhubungan  dengan persiapan atau perencanaa, pengerjaan atau pelaksanaan dan monitring atau pengawasan kegiatan pendidikan untuk bagian pendidikan baik itu pusat maupun daerah, atau nasional.
Berdasarkan keterangan dalam pasal itu dapat kita uraikan penyelenggaraan pendidikan haruslah dikelola dan dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan tidak boleh melenceng dari aturan dalam standar pendidikan
Misi dari edukasi tidak bisa terwujud jika tidak ada suatu pengelolaan pendididkan yang baik. Maka dariitu, suatu lembaga pendidikan harus menyusun suatu program pengelolaan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan disusun bergunasebagai pedoman bagi lembaga pendidikan dalam menilai, mengkaji dan merubahtugas-tugas yang diperlukan. Dalam hal lain juga sebagai penunjang terjadinya kegiatan edukasi yang bagus,demi terciptanya golongan -golongan bangsa yang mumpuni
Kepala sekolah berperan untuk mengajak semua warga sekolah untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan pendidikan.Komitmen untuk melaksanakan perubahan dan inovasi serta perbaikan dalam pengelolaaan sekolah diawasi oleh kepela sekolah sebagai atasan (Rahayu, 2015).Kepala sekolah sebagai manajer harus bisa membangun budaya organisasi dan merancang struktur organisasi.. Pendidikan saat ini terdapat permasalahan yang cukup rumit. Masalah yang sering timbul tersebut berawal dari tatanan global pada saat ini dan. Pada masa sekarang ini.dituntut untuk semua lapisan untuk memahami  perkembanganIlmu dan teknologi yang berkembangpesat.Agar bisa mengimbangi perkembangan zaman,Kita harus mampu untuk mengikutinya terutama dunia pendidikan.Pada kebudayaan di Indonesia perlu perhatian khusus.
Agar tidak salah kaprah atau jangan ada perkembangan IPTEK membuat budaya kita sendiri hilang.selain masalah Yang ada saat ini, masalah yang terjadi dalam negeri sendiri,juga perlu perhatian khusus.salah satu diantaranya , kurangnya kualitas media fisik,minimmnya keahlian guru,kurangnya kesejahteraan terhadap guru,Kurang memadai jaringan untukmendapatkan pendidikan yang bagus,rendahnya hubungan edukasidengankein ginan, dan dibawah  rata-rata angka kualias pendidikan tersebut.
METODE PENELITIAN
Dalam pembahasan ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (library  research). Penelitian berbasis literatur yaitu bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai objek kajian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A.	Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan atau penerapan edukasi yaitu jenis membahas persiapan, tindak lanjut,dan monitoring kegiatan pendidikan ditingkat  pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau universal demi tercipta minimalisir dan tujuan tepat sasaran pendidikan (Refika, 2018). Satuan Baku Pengelolaan adalah acuan kerangka universal pendidikan yang berhubungan dengan action plan atau persiapan, pengerjaan, dan monitoring kegiatan pendidikan baik itu kegiatan di pusat maupun daerah masing-masing, atau nasional demi terciptanyadunia pendidikan yang berkualiatas 
Pemberdayaan tingkat edukasi dilevel pendidikan dasar dan menengah memiliki kontroling yang dilakukan dengan mandiri, kerjasama, andil, opening, serta data yang valid. pemberdayaan sekolah dibertumputahap persiapan action plan, prosesaction plan, monitoring dan evaluasi,  dan skema kontroling informasi. Tampuk lembaga pendidikan melakukan persiapan program untuk visi, misi, tujuan, dan persiapan .Pelaksanaan rencana kerja sekolah dilakukandengan struktur organisasi dan acuan pengelolaan secara tulisanpada siswa, Basic dan tugas pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, financial dan dana. Lain dari pada ituproses pembelajaran juga harus melihat nilaikultural dan ruang lingkup lembaga pendidikan, serta terlibatnya pihak selain sekolah.dalam kata lain masyarakat.
B.	Kerangka Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdapat  3 (tiga) pokok(Badan, Nasional, & Selatan, 2012), yaitu penerapan oleh gugus tugas lembaga pendidikan, Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan  Pengelolaan oleh Pemerintah pusat.  Aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang, Permen Pendidikan tentang Standar Pengelolaan. Permen No 19 Tahun 2007 yaitu satuan baku untuk penerapan edukasi oleh gugus tugas pendidikan awal dan Menengah (Arip Mahpudin, 2015) Pasal 49  yaitu penerapan satuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dengan penerapan berdasarkan kurikulum  sekolah yang digambarkan dengan mandiri, kerja sama, andil,transparan, dan terpecaya. Penerapan satuan pendidikan pada tingkat lebih jauh sesuai dengan perguruan tinggi.
	Standar Pengelolaan sesuai dengan Pasal 60 Negara  membuat kerangka kerja tahunan bagian edukasi atau pendidikan.terutama melaksanakan rencana wajib belajar; meningkatkan angka keikut sertaan  untuk tingkat pendidikan biasa dan atas; pemusnahan buta aksara; jaminan kualitas terhadap edukasi,kegiatan yang dilakukan  baik pemerintah ataupun masyarakat. Meningkatkan semua tenaga pendidik menjadi tenaga pendidik yang mampu dan berkompeten. Penilaian pendidikan; meningkatkan hubungan lembaga pendidikan yang memenuhi standar pelayanan prima.
Pemerintah daerah membuat suatu kerangka kerja ,yang dijadikan sebagai patokan atau percontohan untuk tahunan bidang pendidikan dengan mengkedepankan program:Wajib belajar;meningkatkan angka keikutsertaan pendidikan untuk tingkat pendidikan menengah; pemusnahan buta aksara;Penjamin kualitas yang bagus.,baik yang dilakukan di Pemerintah Daerah maupun masyarakat; perubahan status guru sebagai tenaga pendidik yang berkualitas dan profeional; Penilaian pendidika; meningkatkan hubungan pendidikan terhadap keinginan public ;dan pelengkap Standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan..
 Standar Pengelolaan Sekolah yang yang wajib untuk dikakukan antara lain: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menerapkan standarisasi pendidikan  dengan melibatkan semua pihak. Kepala sekolah memiliki andil yang penting dalam hal ini untuk mengajak warga sekolah terlibat didalamnya dan berkomitmen dengan apa yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus bias merancang bagaimana struktur organisasi, membentuk budaya sekolah sehingga dapat berkembang dan sanggup menghadapi resiko yang akan datang (MUTIA, 2019).
 Ruang Lingkup Standar Pengelolaan Pendidikan
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 pasal I menerangkan setiap sekolah wajib memiliki skema Proses  Pendidikan yaitu action plan Program, Penerapan Rencana Kerja, supervisi dan kaji ulang, Tampuk Sekolah, SIM ( Sistem Informasi Manajemen) dan pemeberian spesial.  Batasan penerapan edukasi yaitu cara agar mencari membina.memotori dan melangsungkan kemampuan pendidikan secara sama dan berkelanjutan agar terciptanya misi pendidikan. Adapun bidang pengelolaan pendidikan antara lain: Misi pemberdayaan pendidikan proses kerja sama ditiap bidang garapan melalui: pemberdayaan pendidikan kurikulum, pemeberdayaan pendidikan siswa, pemeberdayaan pendidikan tenaga pendidik pemberdayaaan pendidikan finansial,pemberdayaan pendidikan sapras,pemberdayaan pendidikan keahlian masyarakat tempatan,pemberdayaan pendidikan tertib administrasi sekolah, pemberdayaan pendidikan labor, pengelolaan pendidikan kearsipan, pemberdayaan pendidikan riset dan pemberdayaan pendidikan manajemen keterampilan.
Kajian Teori
Pengelolaan pendidikan bagus akan mendapatkankualitas pendidikan yang hebat dimana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan berakibatkan  harapan dari penggunauntuk bisa dilaksanakan dan pelanggan mempunyai harapandengan hasil yang kita inginkan.. agar tercapai suatu kualitas yang bagusdari sebuah lembaga atau tempat pendidikan dapat dilakukan secara uji kelayakan, diawali dengan memabangun  fasilitas-fasilitas pendukung, tenaga-tenaga yang profesional,kultural kelompok  yang aman, pemimpin yang hebat atau kredibel, penerapan pendidikan financial yang terbuka
Penerapan Standar Pengelolaan pendidikan Pendidikan  mempunyai bagian dari skema baku penerapan pendidikan  adalah monitoring dan kajian ulang terhadap proses yang terjadi sudah termasuk untuk pekerjaan. Monitoring dan kajian ulang yang berhubungan terhadap pokok-pokok pimpinan lembaga pendidikan, seorang pimpinan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pimpinan wajib mengadakan monitoring dan kajian ulang sesuai dengan action plan yang ada
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan.Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”(Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, 2005) 
Hal yang berkaitan standar nasional pengelolaan, diperjelas dengan lampiran Permendiknas 19/2007.
a.	Penggarapan Action Plan
b.	Monitoring dan kaji ulang
c.	Leadership Lembaga Pendidikan
d.	Sistem informasi manajemen
e.	Pengadaan khusus

KESIMPULAN
Standar Nasional Pendidikan adalah jenis terendah yakni aturan skema pendidikan di indonesia NKRI, yang bertumpu pada standar-standar: Materi, Kajian, penilaian, kompetensi lulus, guru dan tenaga pendidi, sarana dan prasarana penunjang, finansial, dan pemberdayaan
Skema pengelolaan pendidikan bertujuan untuk pendidikan yang lebih rendah dan menengah adalah suatu Skema untuk lembaga Pendidikan yang berhubungan untuk persiapan, proses, dan survervisi acuan kerja pendidikan demi terlaksana penghematan  dan tepat sasaran kegiatan pendidikan.
Bertujuan untuk menaikan level kualitas pendidikan dan memajukan pelayanan publik di kalayak ramai, Negara mempunyai satuan Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Permendiknas tersebut membahas tentang: a). Action plan Kerja, b). Proses action plan, c). Monitoring dan Kaji Ulang, d). Leadership Lembaga pendidikan, e). Jaringan Informasi Manajemen, dan f). Penilaian Khusus.

DAFTAR PUSTAKA
Arip Mahpudin. (2015). STANDAR_PENGELOLAAN_PADA_STANDAR_NASIONA (1).
Badan, A., Nasional, S., & Selatan, C. J. (2012). Badan Standar Nasional Pendidikan Daftar Isi.
MUTIA. (2019). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. UIN Raden Intan Lampung, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 8(1), 62–79. https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4929
Refika, N. (2018). IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 BATUSANGKAR. IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 BATUSANGKAR.
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan. (2005). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan. Bandung: fokus media.